BKN: Standar D2 untuk Kompetensi

Dia mencontohkan, banyak kasus terjadi di mana CPNS yang diajukan tidak sesuai formasi. Misalnya, kebutuhan Sarjana Hukum namun yang diterima justru Sarjana Sosial. "Nah, ini tidak akan BKN proses NIP-nya," cetus Pepen.

Dihubungi terpisah, Deputi Menpan Bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho, mengatakan bahwa formasi yang ditetapkan sudah melalui analisa kebutuhan daerah. "Kami tidak menyoalkan tingkat pendidikannya, tapi kita melihat kebutuhan riil di lapangan. Kalau daerah benar-benar butuh tenaga SMA, silakan mengusulkan. Tapi syaratnya, harus benar-benar tenaga yang siap pakai," pungkasnya. (esy/JPNN)