BKN Tak Akan Proses Berkas CPNS Ilegal
Selasa, 14 Desember 2010 – 17:05 WIB

BKN Tak Akan Proses Berkas CPNS Ilegal
JAKARTA - Keinginan pemerintah agar penerimaan CPNS daerah bersih dari KKN, tampaknya tidak bisa terwujud sepenuhnya. Pasalnya sampai saat ini, masih banyak masalah yang mencuat terkait dengan seleksi CPNS 2010. Sebut saja masalah di Sumatera Barat yang disebut meluluskan CPNS ilegal (tidak mengikuti tes). "Sudah kami wanti-wanti, jangan coba-coba mengusulkan CPNS yang ilegal. Kalaupun telah diusulkan BKD, tetap tidak akan dikeluarkan NIP-nya oleh BKN. Karena BKN tidak hanya melihat usulan BKD saja, tapi akan membandingkan dengan nilai tes yang dimasukkan oleh PTN sebagai pembuat soal sekaligus pemeriksa," pungkasnya. (esy/jpnn)
Kejadian ini, menurut Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian PAN & RB, Ramli Naibaho, disebabkan karena komitmen Pemda untuk menyelenggarakan seleksi CPNS yang transparan dan bebas KKN masih rendah. "Untuk penyelenggaraan penerimaan CPNS daerah, menjadi tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian. Karena itu, pejabatnya harus punya komitmen kuat untuk menciptakan seleksi yang berkualitas dan bersih," tegas Ramli, yang dihubungi Selasa (14/12).
Di sisi lain, Ramli menyesalkan keberanian Pemda (Sumbar) meloloskan CPNS yang tidak ikut tes. Sebab katanya, dalam sosialisasi pemerintah pusat kepada seluruh Kepala BKD, sudah ditegaskan bahwa mulai tahun ini semua hasil tes CPNS harus dimasukkan ke BKN juga. Ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga:
JAKARTA - Keinginan pemerintah agar penerimaan CPNS daerah bersih dari KKN, tampaknya tidak bisa terwujud sepenuhnya. Pasalnya sampai saat ini, masih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BAZNAS dan Ulama Palestina Perkuat Kerja Sama untuk Palestina
- InJourney Hadirkan Tarian Nusantara di TMII, Diikuti 500 Anak Dari Sabang Sampai Merauke
- Minta Eksepsi Aipda Robig Zaenudin Ditolak, JPU Tegaskan Dakwaan Sudah Sah dan Cermat
- KPK Periksa Komisaris PT Inti Alasindo Energy Terkait Kasus Korupsi PGN
- Eks Staf Ahli Pertanyakan Proses Laporan Dugaan Suap Pimpinan DPD RI ke KPK
- Prajurit TNI AL Sigap Mengevakuasi Warga Terdampak Banjir di Pesawaran Lampung