BKN Tunda Pemberkasan SK CPNS Daerah Bermasalah

JAKARTA - Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat menegaskan, pihaknya tidak akan memproses pemberkasan SK/NIP CPNS di daerah yang bermasalah. "Itu konsekuensi yang harus diterima daerah. Pemerintah sudah berkali-kali mengingatkan, jangan berani curang. (Ini) Masih saja curang," sesal Tumpak, yang dihubungi Kamis (3/2).

Tumpak menyebutkan, sebagian besar BKD telah mengajukan nama-nama CPNS yang lulus seleksi untuk diproses NIP (nomor induk pegawai)-nya. Hanya saja katanya, dari usulan BKD itu, ada yang harus di-pending pemberkasannya.

"Kami masih melakukan proses analisa. Jadi, belum bisa diinformasikan, daerah mana yang di-pending penerbitan NIP-nya. Pastinya, daerah yang masih bermasalah dengan penerimaan CPNS-nya, belum akan diproses sebelum masalahnya dituntaskan," tegasnya.

Dia menyebut, masalah yang paling umum adalah terjadinya kecurangan dalam kelulusan. Antara lain seperti tidak murninya nilai kelulusan, pemalsuan data (ijazah), kelulusan tidak sesuai kompetensi, dan lain sebagainya.