BKP Pastikan Kebijakan Pangan untuk Sejahterakan Petani

jpnn.com, BOGOR - Ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan merupakan visi dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian yang harus diwujudkan.

Demikian dikatakan Kepala BKP, Agung Hendriadi, pada 1st International Conference on Applied Science for Energy and Food Sovereignty di IPB ICC Bogor, Kamis (12/10).

Agung mengungkapkan, peningkatan kedaulatan pangan merupakan salah satu point dari agenda ke-7 Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK.

“Karena itu, pembangunan ketahanan pangan dan pengaturan kebijakan pangan yang dikeluarkan pemerintah selain bertujuan untuk mensejahterakan petani, juga untuk mewujudkan kedaulatanan pangan,” kata Agung.

Dalam acara yang dihadari wakil-wakil dari 40 Perguruan Tinggi se-Indonesia itu, Agung Hendriadi memaparkan berbagai tujuan pembangunan pertanian seperti upaya meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi serta meningkatkan pendapatan dan kesehteraan petani.

"Semua pembangunan pertanian yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi ketersediaan pangan di dalam negeri, tetapi juga bagaimana kita tingkatkan kesejahteraan petani," jelas Agung.

Agung menambahkan, strategi Kementerian Pertanian untuk mencapai pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional adalah melalui berbagai terobosan, diantaranya pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) 180 ribu unit, rehabilitasi jaringan irigasi sluas 3,05 juta ha, peningkatan indeks pertanaman, asuransi pertanian (675 ribu ha).

Terobosan lainnya adalah pembangunan lumbung pangan perbatasan, integrasi jagung dan sawit, peningkatan produksi daging melalui SIWAB (semua betina wajib bunting), pembangunan 3.771 unit embung/long storage/dam parit, pengadaan benih ungul untuk padi, jagung, kedelai, cabai, bawang dan lainnya, pengendalian impor pangan strategis dan stabilitasi harga pangan melalui TTI (Toko Tani Indonesia).