BKPM Desak PLN Segera Atasi Krisis Listrik di Kupang
jpnn.com - JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera mengatasi krisis listrik parah yang tengah melanda Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pasalnya, krisis listrik ini dampaknya luarbiasa. Selain kerugian yang ditanggung masyarakat, industri dan perhotelan, hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan di daerah.
"Tanggung jawab PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik industri dan masyarakat. Keadaan listrik sering byar pet, akibat PLN kekurangan suplay listrik. Padahal demand di sana sangat kuat," kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis, Rabu(24/2).
Dikatakan Azhar, persoalan penyediaan energi dan kebutuhan listrik bukan untuk target satu atau dua tahun. Tapi PLN mestinya memperhitungkan 5 sampai 10 tahun yang akan datang.
"Kebutuhan itu perlu diperhitungkan secara matang, berapa yang diperlukan. Jangan sekedar opsi sesaat," sambungnya.
Hal ini sangat penting karena di NTT misalnya banyak industri dan perhotelan yang butuh pasokan energi untuk operasional. Kedepannya juga akan banyak berdiri perumahan dan hotel baru yang membutuhkan pasokan listrik.
"Semuanya harus dihitung dengan cermat. Kalau memang PLN sudah nggak mampu ya serahkan ke swasta. PLN tinggal membeli listriknya dan menyediakan jaringannya saja. Jangan dibiarkan ini jadi masalah dan menghambat pembangunan ekonomi daerah," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga bereaksi keras karena daerah yang dipimpinnya mengalami defisit listrik parah. Pemadaman listrik seringkali terjadi di berbagai wilayah NTT secara bergilir tanpa pandang bulu, bahkan di ibukota provinsi.
- Segini Jumlah Nilai Investor di IKN, Angkanya Mencapai Triliun
- Jelang Nataru, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Terminal BBM & LPG di Banten
- Aktif Berbagi di Medsos, Alvino Oldan jadi Global Ambassador Brand Ternama
- Bangun Ekosistem Digital UMKM di Indonesia, Hibank & Mitra Strategis Jalin MoU
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028
- Startup Perupadata Ingin Terus Tingkatkan Literasi Informasi Masyarakat