BKPM Dorong Maksimalisasi Anggaran Infrastruktur
Tangkap Relokasi Industri Tiongkok
Kamis, 30 Juni 2011 – 02:52 WIB
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya mendorong lebih banyak investasi dan pemanfaatan anggaran untuk pengembangan infrastuktur. Sebab, infrastruktur menjadi modal utama dalam persaingan dengan negara Asia lainnya dalam perebutan relokasi industri besar-besaran dari Tiongkok dalam waktu dekat. Untuk menangkap peluang itu, Indonesia akan bersaing dengan negara Asia lainnya terutama yang haus investasi asing. "Kita kejar-kejaran dengan negara Asia lainnya untuk ambil alih lapangan kerja yang ditinggalkan Tiongkok. Karena Tingkok akan terus naik ke atas, value change. Mereka akan masuk ke high end dan tinggalkan low end," jelasnya.
Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan dari hasil pembicaraan personal dengan Wakil Presiden Senior dan Kepala Ekonom Bank Dunia Justin Fiyu Selasa (28/6) lalu, ada hal penting untuk diperhatikan bahwa rantai ekonomi di Tiongkok mengalami peningkatan. "Mau nggak mau Tiongkok akan meningalkan level (industri) low end untuk masuk ke high end dan ini berbau manufaktur," ungkapnya.
Menurut dia, akan terjadi dislokasi atau relokasi sangat besar dari Tiongkok menuju beberapa negara berkembang, dan Indonesia menjadi salah satu tujuan potensial. "Katanya ada 80 juta pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang terelokasi dan kita harus cermat capture opportunity itu," terusnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya mendorong lebih banyak investasi dan pemanfaatan anggaran untuk pengembangan infrastuktur.
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru