BKSAP DPR RI Mendorong Negara Maju Penuhi Dana Perubahan Iklim Melalui GCF
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengingatkan perlunya dukungan pembiayaan guna mengatasi perubahan iklim dari negara-negara maju untuk negara berkembang sebesar USD 100 miliar melalui Green Climate Fund (GCF).
Hal itu bertujuan supaya negara-negara berkembang, terutama yang mengalami kesulitan melakukan penghijauan bisa disokong sebagai mitigasi dari perubahan iklim menuju net zero emission.
"Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 3.416 triliun untuk mengatasi perubahan iklim tahun 2030, dan Rp 28.223 triliun untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060," ujar Putu Rudana melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/10).
Legislator Partai Demokrat itu mengatakan selain dibiayai negara melalui APBN, upaya mengatasi perubahan iklim juga didanai melalui Green Sukuk, obligasi syariah yang berkontribusi pada proyek terkait lingkungan.
Sepanjang 2018-2021, penerbitan Sukuk hijau global berjumlah sekitar USD 3,5 miliar dan telah berhasil mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 10,3 juta ton dari 2018 hingga 2020.
Putu mengatakan Indonesia juga telah mendapatkan sekitar USD 103,8 juta dari GCF untuk proposal REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Reduction Based Payment (RBP).
Menanam Pohon
BKSAP bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan para pimpinan delegasi 'The 8th Parliamentary Speakers’ Summit (P20)' Indonesia 2022 telah melakukan penanaman pohon di Taman Energi DPR RI, Jakarta Pusat.
Penanaman pohon itu merupakan gerakan untuk membangkitkan kesadaran semua pihak berkontribusi dalam gerakan mewujudkan bumi lebih baik, bersih, dan hijau.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menyebut negara berkembang butuh sokongan dana untuk mengatasi perubahan iklim dati negara maju.
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah