BKSAP Minta Pemerintah Bantu Madura Mengentaskan Kemiskinan dan Gizi Buruk
Untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, lanjut Putu, diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," ujarnya.
Dalam kunjungan ke Universitas Trunojoyo Madura yang akan menjadi world class university, Putu mengaku mendapatkan banyak masukan yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Putu menyebut DPR perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat menemukan solusi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Rektor UTM Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat wilayah itu kaya dengans potensi alam, sekaligus meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri.
“Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional," kata dia.
Syafi'i menyebut kendala utama di Madura adalah soal infrastruktur yang tidak banyak peningkatan sejak awal kemerdekaan. Salah satunya, tidak memadainya akses jalan ke lokasi pariwisata.
"Frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,” ujarnya.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana minta pemerintah membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk yang masih tinggi.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia