BKSDA Jambi Bawa Bantuan untuk Perawatan Satwa di Lembaga Konservasi

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Indra Exsploitasia mengatakan, sejak 16 Maret 2020 secara bertahap LK yang ada di Indonesia menutup kegiatannya untuk pengunjung. Meskipun dilakukan penutupan untuk pengunjung, pengelolaan satwa masih tetap dilakukan secara intensif.

"Namun, penutupan LK berdampak pada turunnya anggaran operasional pengelolaan LK untuk pakan satwa, obat obatan dan SDM. Hal ini dikarenakan pengelolaan sebagian besar LK yang dikelola bergantung dari tiket pengunjung," kata Indra.

Sebagaimana peraturan Menteri LHK Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lembaga konservasi, pengelola LK diberikan hak untuk memungut tiket pengunjung dari kegiatan usahanya. Diversifikasi usaha lainnya juga bergantung pada kehadiran pengunjung.

Semakin banyak jumlah koleksi yang dimiliki unit LK semakin besar biaya operasional pengelolaannya terutama biaya pakan.

Saat ini, beberapa LK sudah menerapkan penggantian jenis pakan satwa untuk tujuan efisiensi. Penggantian jenis pakan dimaksud tidak menurunkan nilai nutrisi hanya jenis dan frekuensi pemberian pakannya.

"Selain memiliki beban pengelolaan satwa, pengelola juga terbebani dengan kewajiban pembayaran pajak, baik pajak kepada Pemerintah Daerah maupun pajak penghasilan dan PPN ke Pemerintah Pusat. Maka untuk membantu mengurangi beban LK karena dampak covid19 ini, KLHK telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang permohonan relaksasi pajak bagi lembaga konservasi pada sektor usaha bidang kehutanan," pungkas Indra. (jpnn)