BLT Dipolitisir, Infrastruktur Diabaikan

JAKARTA - Program bantuan langsung tunai (BLT) terus menuai protes. Sebab, progam yang sebenarnya merupakan kebijakan resmi pemerintah itu sudah dibawa ke ranah politik oleh Partai Demokrat dan diklaim sebagai ‘kebaikan hati’ partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Padahal, program BLT senilai Rp23 triliun itu sejatinya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu. Pengamat ekonomi dari Institur Pertanian Bogor (IPB) Imam Sugema menilai membawa BLT sebagai bentuk kebaikan hati Partai Demokrat merupakan hal yang tak etis. “Itu tidak etis, mengingat kebijakan tersebut merupakan kesepakatan fraksi-fraksi di DPR yang didalamnya tentu saja ada fraksi partai oposisi seperti PDI Perjuangan,” kata Iman Sugema kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Iman, nuansa kampanye dalam penyaluran BLT juga sangat kental. “Terutama disalurkan di saat kampanye, sesaat sebelum pemilihan umum dilakukan,” ujarnya Direktur Inter-CAFE itu.

Selain itu, Imam juga berpendapat, yang lebih penting dalam upaya penanggulangan krisis adalah agar masyarakat bisa bekerja. Untuk itu, katanya, pembangunan infrastruktur jauh lebih penting ketimbang bagi-bagi uang yang cenderung dekat dengan politik uang dalam pemilu.