BLT Dipolitisir, Infrastruktur Diabaikan

Dengan pembangunan infrastruktur itu, tambah Iman, justru akan lebih menjamin terbukanya lapangan kerja bagi sejaligus memiliki penghasilan. "Hasilnya, konsumsi akan terjaga sehingga industri terus bergerak. Selain itu, potensi terjadi PHK atau pemiskinan jauh lebih bisa diandalkan lewat infrastruktur,” katanya.

Bahkan Iman melihat ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaan BLT ini. "Sebab di tengah penundaan sejumlah proyek infrastruktur akibat pendanaan yang kurang memadai, BLT justru makin mantap dikerjakan," ulasnya.

Karena itu, dia mengkhawatirkan dalam penyaluran BLT akan disertakan pesan-pesan politik dari partai politik dan calon presiden tertentu. “Ini kan tidak etis. Masa program pemerintah berupa BLT dibawa-bawa ke ranah politik,” ujar Iman Sugema lagi.

Seperti diketahui, awal kritik atas klaim Partai Demokrat itu disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kampanye PDIP. Presiden RI keempat itu mengkritisi pola penyaluran BLT yang membuat ibu-ibu harus berdesakan dan jatuh pingsan untuk menerimanya. Megawati menilai cara penyaluran BLT kepada masyarakat yang kurang mampu itu sungguh tidak manusiawi.