BLT Kompensasi Potensial Ditolak Politisi Senayan

JAKARTA--Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diimbangi dengan kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) mendapat kritik dari DPR. Kalangan dewan menilai kebijakan kompensasi tunai tersebut bakal dimanfaatkan menjadi instrumen politik bagi partai penguasa.

 

"Kalau pemerintah masih bertahan dengan proposal yang sama, parlemen pasti akan menolak," ujar Pramono Anung, wakil ketua DPR bidang energi, di Jakarta Jumat (3/5).

 

Menurut Pram -sapaan akrab Pramono Anung, Undang-Undang APBN sudah memberikan ruang yang cukup luas kepada pemerintah untuk memutuskan rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah bahkan sudah setahun lebih mewacanakan itu. Namun, karena terlalu berwacana, tampaknya, pemerintah menghadapi persoalan tersendiri. "Muncul ide dua harga, lalu dicabut. Lalu, kenaikan satu harga. Lantas, ini diredusir seakan-akan persoalan dengan DPR," ujar Pram.

Lamanya pertimbangan pemerintah terhadap kenaikan BBM, menurut Pram, memunculkan persoalan kelangkaan solar di beberapa daerah. Sebagian masyarakat melihat spekulasi mulai berjalan sehingga masyarakat lebih luas yang menjadi korban.