BLT Kompensasi Potensial Ditolak Politisi Senayan

"Kompensasi bukan alat politik, tetapi tanggung jawab negara untuk membantu masyarakat kurang mampu agar tidak terlalu menderita akibat kenaikan BBM," jelas Firmanzah kepada koran ini kemarin.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu menekankan, pemberian kompensasi bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah tersebut tidak permanen. Dengan target kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin, pemberian bantuan kompensasi itu dalam bentuk percepatan perluasan program perlindungan sosial (P4S) diperkirakan senilai Rp 20 triliun. Pemberian bantuan kompensasi tersebut hanya dilakukan dalam jangka waktu enam bulan.

"Jumlah tersebut masih dihitung ulang oleh Kementerian Keuangan. Tapi, yang jelas, dana sebesar itu digunakan untuk subsidi pangan, program keluarga harapan (PKH), beasiswa siswa miskin (BSM), dan bantuan langsung sementara (BSLM) selama enam bulan," tegasnya. (bay/ken/c4/fat)