BLU Layani Hutan Kemasyarakatan

BLU Kehutanan memiliki cadangan dana hingga Rp 3 triliun yang berasal dari iuran dana reboisasi kehutanan. Sayangnya, penyalurannya sangat seret akibat minimnya penerbitan izin HTR yang oleh Menhut sudah didelegasikan kepada bupati atau wali kota.

Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto menjelaskan, saat ini SKB Menhut dan Menkeu itu tengah dalam proses revisi, sehingga cakupannya bisa diperluas untuk membiayai pembangunan hutan berbasis masyarakat lainnya. ”Draft SKB-nya sudah di meja Menkeu dan Menhut. Mudah-mudahan segera diteken pada Desember ini, sehingga bisa diterapkan tahun depan,” ungkapnya.

Jika sudah rampung, nantinya ada sembilan skema pembangunan hutan yang bisa dibiayai BLU selain HTR dan HTI. Dimana selain hutan rakyat, juga Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa, bahkan restorasi ekosistem. Dalam temu Apresiasi Desa/Kelurahan Peduli Kehutanan hadir sekitar 650 orang para kepala desa dan penyuluh kehutanan yang dinilai berhasil membangun desanya selaras dengan kelestarian hutan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemenhut Indriastuti mengatakan, para peserta akan diajak langsung praktek kehutanan di Gunung Kidul. Kawasan ini, merupakan laboratorium hidup program kehutanan. ”Bahkan, di Wanagama, Gunung Kidul yang saat itu kondisinya kritis, kini berubah hijau dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.