Blue Economy, Paradigma Baru KKP
Kurangi Kemiskinan Warga dan Komunitas Perikanan
Kamis, 13 Desember 2012 – 04:02 WIB
JAKARTA - Ekosistem laut dan sumber daya perikanan yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata, tapi mengabaikan lingkungan, akan menyebabkan masyarakat pesisir semakin terjerat kemiskinan akibat rusaknya sumber daya potensial. Padahal, penempatan nilai-nilai ekologi lebih penting daripada perkembangan nilai ekonomi jangka pendek.
Demikian Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam acara discussion forum on blue economy di Jakarta, Rabu (12/12). Kemiskinan dan kerusakan ekologis, kata Sharif, merupakan salah satu faktor utama penyumbang kemiskinan Indonesia. Menyadari ini, KKP menjadikan paradigma blue economy sebagai paham dalam pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
“Konsep ini dinilai mampu mengembangkan ekonomi masyarakat secara komprehensif yang bermuara pada tercapainya pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Sharif, konsep blue economy mampu menjadi jembatan antara nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Tentu saja, konsep itu akan bersinergi dengan pelaksanaan "triple track strategy”, yakni program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan),pro- job (perekrutan tenaga kerja) dan pro-environment (pelestarian lingkungan).
JAKARTA - Ekosistem laut dan sumber daya perikanan yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata, tapi mengabaikan lingkungan, akan
BERITA TERKAIT
- Rupiah Hari Ini Menguat Tipis, tetapi Masih Rp 16 Ribuan
- Bea Cukai dan BSI Buka Jalan Bagi UMKM Produsen Madu di Karimun Agar Bisa Ekspor
- IP Expo Indonesia 2025 Ungkap Potensi Lisensi IP untuk Mendorong Inovasi & Bisnis
- Pemerintah Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Lewat Optimalisasi Kebijakan DHE SDA
- PPN 12% Resmi Berlaku, Grant Thornton Indonesia Jabarkan Dampaknya untuk Wajib Pajak
- BSI Mendapatkan Alokasi Rp 17 Triliun KUR Syariah Tahun Ini