Blunder BBM, Menteri Jonan Bisa Kena Pasal Hoaks, Hahaha

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis premium yang kemudian dianulir dalam waktu kurang dari satu jam dinilai bukan pura-pura. Namun, persoalan itu lebih sebagai inkompetennya pemerintah.

Demikian dikatakan Anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Hari Wibowo menyikapi blunder yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada 10 Oktober kemarin.

"Jika memakai terminologi sekarang, harusnya Menteri Jonan bisa dikenakan pasal-pasal hoaks. Periksa Jonan dong, pak polisi," kata Dradjad melontarkan guyonan di Jakarta, Jumat (12/10).

"Terlepas dari guyon di atas, kejadian ini kembali membuktikan bahwa manajemen pemerintah ini acak-acakan," sambung mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (DISK) ini.

Dradjad lantas mempertanyakan apakah Menteri Jonan nyelonong sendiri mengumumkan kenaikan harga premium tanpa persetujuan presiden? Apa kebijakan strategis seperti itu, dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, tidak dibahas dalam rapat kabinet?

Sebaliknya dia lantas menyodorkan berbagai persoalan di internal pemerintah yang mencuat ke publik dan menjadi polemik. Contohnya ribut-ribut soal beras antara menteri perdagangan dengan kepala bulog.

"Kemudian pengangkatan menteri yang warga negara asing. Pengangkatan Kapolri yang ditunda padahal sudah disetujui DPR. Masih banyak lah contoh lainnya," sebut mantan politikus Senayan ini.

Dari sisi harga premium, tambah Dradjad, selama ini penghapusan subsidi BBM kurang “memukul” rakyat karena harga minyak dunia anjlok. Tetapi sekarang hampir semua analis global memperkirakan harga minyak Brent dan WTI akan cukup tinggi. Kisarannya di atas USD 70 / barrel.