BMKG Ajak 12 Negara Asean Bahas Karhutla

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mengundang 12 negara dan lembaga internasional untuk bertukar informasi tentang iklim dan kualitas udara terkait efek kebakaran hutan. Langkah itu dianggap penting untuk mencermati kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pencemaran udara.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya mengatakan, karhutla tidak hanya berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan, tapi  juga memengaruhi tingkat ekonomi produktif sebuah kawasan. "Kami bekerjasama dengan beberapa lembaga internasional menyelenggarakan workshop yang bertujuan untuk saling bertukar infromasi layanan informasi iklim dan kualitas udara," katanya di Jakarta, Senin (29/8).

Andi menambahkan, karhutla menimbulkan banyak efek negatif. Misalnya,  peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), isu kesehatan karena karbon, dan penyebaran asap/aerosol ke negara-negara tetangga.

Data Bappenas bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) juga menunjukkan, akibat El Nino 1997/1998 jumlah lahan yang terdampak kebakaran mencapai 9,75 juta hektar. Sedangkan 2015, lahan terbakar mencapai 3,1 juta ha.

"Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 khususnya di Asia Tenggara mendorong terbentuknya Penandatanganan Perjanjian Pencemaran Asap Lintas Batas atau yang dikenal dengan Asian Agreement on Transboundary Haze Pollution Juni 2002," ujar Andi.

Saat ini, BMKG juga melakukan pemantauan guna mendapatkan informasi dinamika atmosfer dan variabilitas iklim. Semua dilakukan dalam upaya pencegahan dan operasionalisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pada workshop nanti, para ahli, akademisi, praktisi dalam dan luar negeri akan bertemu  untuk membahas persoalan terkait karhutla. Menurut Andi, workshop ini merupakan sebuah upaya preventif yang berkelanjutan  mencegah terbakarnya biomassa.

Dari workshop itu diharapkan muncul kesepakatan tentang pembangunan Regional Vegetation Fire and Smoke Pollution Warning Centre for South-East Asia di Indonesia. Workshop yang nantinya juga dibuka Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK), Siti Nurbaya itu bakal menghadirkan wakil dari 12 negara,  baik sebagai pembicara maupun peserta.