BNN Tiba-Tiba Periksa Urine Ratusan ASN Garut, Bupati: Tidak Ada yang Tahu
Kepala BNN Kabupaten Garut AKBP Yus Danial menuturkan pihaknya menggelar tes urine bagi ASN Garut pada Senin (10/10).
‘’Melakukan skrining deteksi dini penyaluran narkoba di lingkungan ASN, lingkungan pekerja pemerintah," katanya saat kegiatan tes urine ASN di Sekretariat Daerah Pemkab Garut.
Dia menuturkan pemeriksaan secara dini dengan tes urine dilaksanakan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) Garut.
Seperti kegiatan tes urine di Garut, kata dia, tidak hanya di lingkungan pemerintah, tetapi juga dilakukan di lingkungan swasta, pendidikan, maupun keluarga, dan masyarakat.
"Bapak Bupati melaksanakan skrining deteksi narkotika di empat lingkungan, lingkungan pekerja pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat," katanya.
BNN Garut bersama Pemkab Garut, kata dia, terus berupaya melakukan penguatan dan fasilitasi P4GNPN seperti pembentukan peraturan daerah hingga sosialisasi desa bersih narkoba.
Dia mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Garut juga sebagai Ketua Tim Terpadu P4GNPN Garut yang telah melaksanakan penguatan dan fasilitasi P4GNPN di Kabupaten Garut.
"Bersinergi dengan seluruh stakeholder maupun membentuk tim terpadu sehingga pelaksanaan ini bisa ditanggulangi bersama untuk mewujudkan lingkungan bersih narkoba, Garut bersih narkoba dengan memerangi narkoba," katanya. (antara/jpnn)
BNN memeriksa urine ratusan ASN Garut secara tiba-tiba, Bupati Rudy bilang tidak ada yang tahu kecuali orang-orang ini
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi
- BNN Jaksel Gencarkan Pencegahan Narkoba Menjelang Nataru
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Info Terbaru KemenPAN-RB Soal RPP Manajemen ASN
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas