BNP2TKI Amankan Belasan Calon TKI Buta Huruf Hendak Dikirim ke UEA dan Malaysia

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid telah melantik dua orang Pejabat Eselon II dijajarannya. Mereka adalah Komisaris Besar Pol Nurwindiatno yang dianggakat sebagai Direktur Pengamanan dan Pengawasan, dan Firdaus Zazali sebagai Inspektur.
Dalam acara pelantikan Nusron minta kepada Inspektur untuk mampu mengawal perolehan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sedangkan kepada Direktur Pamwas, Nusron minta agar mampu menghentikan praktik yang dilakukan oleh siapapun dengan modus penempatan TKI secara non prosedural karena hal itu masuk kategori praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ternyata tak butuh waktu lama bagi Nurwindianto untuk melaksanakan arahan tegas Nusron. Pihaknya langsung melakukan penggerebegan di bekas BLK Al Rizrah yang bertempat di Cijantung, Jumat (9/10).
“Kami telah mengamankan 99 orang calon TKI yang ditampung di bekas BLKLN. Angka tersebut selisih dengan data yang dilaporkan yaitu 104 orang calon TKI," kata Kasubdit Pengamanan Kombes Pol Ramadan, Jumat (9/10).
Kata Ramadan, penangguang jawab BLK Nizar mengaku bahwa para TKI itu akan dipekerjakan ke negara Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia.
"Dokumen mereka semuanya tidak ada," ungkap Ramadan.
Hasil pengecekan ke para calon TKI tersebut, kata dia, 14 orang di antaranya buta huruf alias tidak bisa baca dan tulis. Rinciannya sembilan orang berasal dari NTB dan lima orang dari Jabar. Kemudian ada empat orang anak dibawa umur.
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid telah melantik dua orang Pejabat Eselon
- H+7 Lebaran, ASDP Catat 780 Ribu Pemudik & 200.000 Unit Kendaraan Kembali ke Jawa
- Berkunjung ke Gampong Jaboi, Menhut Bicara Penguatan Promosi Lokasi Wisata
- Indonesia Hadir di Sidang CPD Ke-58 di New York, Dukung Pembangunan Berkelanjutan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Keluarga Korban Sebut RSHS Bandung Belum Minta Maaf Terkait Kasus Dokter Residen Cabul
- PPATK Pastikan Pengawasan Independen di Danantara, Sesuai Standar FATF