BNP2TKI Ingin Pisah dari Binapenta

JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berkeinginan meemisahkan diri dari Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans. Keinginan itu diungkapkan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas revisi UU 39 Tahun 2004 yang digelar Komisi IX DPR RI, Kamis (29/9).

"BNP2TKI ingin berpisah dengan Binapenta. Tapi kami tidak bercerai dengan Menakertrans. Kami tetap dibawah pak menteri," tegas Jumhur.

Alasan kuat yang diajukan BNP2TKI hingga mau melepaskan diri dari Binapenta, karena ingin penanganan TKI ke luar negeri lebih fokus. Pasalnya, seorang calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri, harus diperhadapkan dengan ribetnya birokrasi perizinan.

"Mereka harus izin ke BNP2TKI dan Binapenta. Kalau beginikan terlalu birokrasi dan menyusahkan TKI. Iya kalau calon TKInya di sektor formal, kebanyakan kan informal. Makanya karena kebanyakan jalur yang harus dilalui, banyak yang milih jalur tidak resmi," ungkapnya.