BNP2TKI Ingin Pisah dari Binapenta

Di dalam revisi UU 39 ini, Jumhur berharap, DPR RI memutuskan siapa yang khusus mengurus TKI luar negeri, apakah BNP2TKI atau Binapenta. Kalau masih dipegang dua, selain menyulitkan calon TKI, juga membuat instansi terkait saling lempar tanggung jawab.

"DPR harus berani mutusin, apakah BNP2TKI khusus menangani TKI luar negeri dan Binapenta khusus tenaga kerja dalam negeri atau sebaliknya. Kalau tidak, masalah TKI akan begitu terus dan tak bisa diselesaikan," tandasnya. (esy/jpnn)