BNP2TKI Siap Dibubarkan

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan pihaknya belum mempunyai kesimpulan soal siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Apakah dari pihak BNP2TKI maupun Kemenakertrans. Dia menegaskan perlunya pertemuan dengan dua instansi itu terlebih dahulu. "Yang jelas, berdasar situasi di lapangan, ada oknum BNP2TKI yang berperan," katanya.

KPK, tampaknya, membidik BNP2TKI sebagai pihak yang harus bertanggungjawab. "Tapi sejauh mana itu, kami akan berkoordinasi dengan mereka. Seperti biasa kami akan mengundang instansi terkait di kantor, kemudian kami diskusikan banyak hal bersama-sama dengan migrant care dan sebagainya. Kami coba cari solusi yang paling efektif," terang Adnan.

Terkait laporan Migrant Care tentang enam anggota DPR yang punya perusahaan pengerah tenaga kerja (PJTKI) dan travel, Adnan menyebut masih ditelaah detailnya. Menurutnya, informasi yang disampaikan masih minim. Arah dari telaah juga untuk mengetahui apakah kepemilikan perusahaan itu masuk dalam tupoksi KPK atau tidak. (mia/dim/ca)