BNPB Ngaku Sudah Kerahkan Sumber Daya Nasional
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menepis anggapan tidak serius dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Sebab, pemerintah mengklaim telah mengerahkan sumber daya nasional keenam provinsi meski bencana yang terjadi tidak berstatus darurat nasional.
Ini disampaikan Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam konferensi pers penanganan Karhutla di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (1/10).
Menurut Willem, bukti pengerahan sumber daya nasional bisa dilihat dari pengiriman ribuan personil TNI/Polri, pengerahan pesawat dan helikopter hingga pengalokasian anggaran bencana. Artinya sumber daya nasional sudah dikerahkan.
“Jadi walapun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi apa yang kita lakukan sudah dalam skala nasional,” kata Willem.
Purnawirawan TNI berpangkat Laksamana Muda itu pun memastikan semua upaya yang dilakukan pemerintah masih dalam kontrol. Hal itu bisa dilihat dari capaian dan kemajuan-kemajuan di lapangan dengan berhasilnya pemadaman api di berbagai daerah, terutama di Riau.
Bahkan masih adanya kabut asap, Willem mengakui hal itu tantangan terberat karena membutuhkan waktu.
“Memang tantangan terberat asap ini perlu waktu. Yang terbaik atasi asap memang dengan curah hujan yang banyak, atau siraman air yang cukup. Yang kami lakukan dengan menyemprotkan air melalui darat dan udara,” katanya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menepis anggapan tidak serius dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rapat Bareng Nusron, Dede Yusuf Singgung Desa Kohod yang Pernah Didatangi Iriana
- KPK Merilis Kekayaan Raffi Ahmad, Sebegini Hartanya
- Polda Sumsel Pastikan Pembagian Makanan Bergizi Gratis Tepat Sasaran
- Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 10,95 Kg Sabu-Sabu, Begini Modus Pelaku
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Sebegini Jumlah ASN Pensiun per Bulan, Butuh Banyak PNS dan PPPK