BNPP Indentifikasi 8 Persoalan di Perbatasan

JAKARTA - Pemerintah mencatat 8 persoalan utama terkait masalah perbatasan dengan negara lain. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, dalam rapat koordinasi BNPP di Jakarta, Senin (13/12).

Gamawan menyebutkan, masalah pertama dalam hal perbatasan adalah penetapan perbatasan dengan negara lain yang masih belum tuntas. Kedua, selama ini persepsi yang berkembang masih menempatkan perbatasan sebagai halaman belakang.  "Tantangannya adalah menjadikan perbatasan sebagai beranda depan," ucap Gamawan dalam rakor yang dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, serta sejumlah gubernur yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain.

Permasalahan ketiga yang dicatat BNPP adalah minimnya sarana dan prasarana dasar di perbatasan. Keempat, masih miskinnya penduduk di wilayah perbatasan dan masih minimnya infrastruktur dasar.

Meski demikian untuk perbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste, sarana dan prasarana milik Indonesia masih lebih baik. "Tapi kalau untuk Kepri ya jangan dibandingkan dengan Singapura," ucap Gamawan sembari melihat ke arah Gubernur Kepri M Sani yang juga hadir di rakor BNPP.