BNPP Indentifikasi 8 Persoalan di Perbatasan
Senin, 13 Desember 2010 – 18:40 WIB
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu merincikan, total anggaran di 29 kementrian/lembaga yang digunakan untuk membiayai program di perbatasan sebesar Rp 4,1 triliun. Dari angka itu, sebut Gamawan, anggaran paling besar berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum yaitu mencapai 3,1 trilyun, sementara dari Kementrian Kesehatan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 605 miliar.
Selanjutnya Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran Rp 290 miliar, disusul dari Kementrian Koperasi dan UKM Rp 92 miliar, Kementerian Hukum dan HAM Rp 62 miliar untuk pembenahan keimigrasian, Kementrian Komunikasi dan Informasi Rp 42 miliar, serta Kementrian Kelautan Rp 2,5 miliar.
Selain program perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan, pemerintah juga membuka kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan. "Kalau di perbatasan dirasa perlu dibentuk kabupaten baru, demi negara tak harus usulan dari bawah. Pusat bisa berinisiatif membentuk kabupaten," ucap Gamawan.(ara/sam/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah mencatat 8 persoalan utama terkait masalah perbatasan dengan negara lain. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Pengelola
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan