BNPT: Penyesuaian Kelembagaan untuk Keutuhan NKRI

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai perlu penyesuaian kelembagaan untuk memperkuat tugas dan fungsi pencegahan terorisme, sesuai mandat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.
Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono saat melakukan audiensi bersama Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara, serta Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu (17/1).
“Penyesuaian struktur harus dilakukan agar bisa bekerja dengan baik yaitu menjaga keberlangsungan keutuhan NKRI, ini yg dimandatkan kepada kami menurut Undang-undang,” kata Bangbang.
Menurut Bangbang, penyesuaian organisasi juga perlu dilakukan untuk memperkuat program deradikalisasi. Hal ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat pelantikan Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, beberapa waktu lalu.
“Ini juga menjadi pesan Bapak Presiden kepada Kepala BNPT (Komjen Pol. Mohammed Rycko) untuk memperkuat deradikalisasi,” imbuhnya.
Saat ini BNPT memiliki tiga Deputi yakni Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, serta Deputi Kerja Sama Internasional.
Bangbang optimistis pengembangan organisasi membuat BNPT maksimal menjalankan tugas dan fungsinya.(mcr10/jpnn)
BNPT menilai perlu penyesuaian kelembagaan untuk memperkuat tugas dan fungsi pencegahan terorisme, sesuai mandat UU Nomor 5/2018
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- 5 Berita Terpopuler: Sudah Saatnya Pengangkatan R2 & RE jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Ada yang Bikin Kecewa
- Tidak Dicantumkannya Pasal Suap di Dakwaan Zarof Ricar Disorot, Diduga Ada Upaya Sandera Ketua MA
- Andrea Dorong RUU KUHAP Pentingkan Perlindungan HAM melalui Peran Strategis Advokat
- Juniver Girsang Sebut Hak Imunitas Jadi Kabar Gembira untuk Advokat
- RUU BUMN Mewujudkan Peran yang Lebih Optimal
- Soal Kasus Hasto Kristiyanto, Pakar Nilai Langkah KPK Bermuatan Politis