Bobby Nasution: Kalau tidak Bisa Diubah, Sangat Bahaya

jpnn.com, MEDAN - Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution menyatakan pihaknya terus berupaya menutup lubang korupsi sekecil apa pun.
Salah satu caranya adalah dengan penerapan sistem digital.
Dia menjelaskan digitalisasi merupakan salah satu upaya menutup peluang praktik korupsi di berbagai sektor di lingkungan Pemerintah Kota Medan dianggap rawan tindakan rasuah.
"Ini (korupsi) bisa jadi penyakit mental, kalau tidak bisa diubah sangat bahaya. Kami terus berupaya menutup lubang korupsi sekecil apa pun, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi," kata Bobby di Medan, Jumat (11/6).
Menantu Presiden Jokowi itu optimistis bahwa dengan penerapan sistem digital, secara perlahan akan bisa menghilangkan mental korupsi oknum pegawai.
Dia menegaskan penerapan digitalisasi akan makin mempercepat pelayanan publik dan mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), seperti pembayaran parkir kendaraan.
"Meski baru beberapa ruas jalan yang kami terapkan digitalisasi pembayaran parkir, tetapi hasilnya sudah memberikan pengaruh positif bagi peningkatan PAD. Sistem ini memudahkan warga mendapatkan pelayanan," kata Bobby.
Selain itu, lanjut dia, Pemkot Medan telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak perlu bertemu langsung dengan kontraktor proyek.
Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan bahwa korupsi bisa menjadi penyakit mental, dan kalau tidak bisa diubah akan sangat bahaya.
- 5 Berita Terpopuler: Kecaman Muncul, Panselda Diminta Selamatkan Honorer TMS, Tessa Bilang Begini
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- BMT UGT Nusantara Dorong Digitalisasi dan Modernisasi Koperasi dalam RUU Perkoperasian
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto