Bobby Nasution Terima Penghargaan dari KPK, Lihat Ekspresinya

jpnn.com, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena daerahnya dinilai sebagai pemerintah kota dengan nilai penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) tertinggi tingkat Sumatera Utara Tahun 2022.
Sertifikat penghargaan nomor KSP.00/1322/2023 itu diserahkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto kepada Bobby Nasution, pada Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Ruang Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis (26/10).
Pada momen itu Pemkot Medan menerima 605 sertifikat barang milik daerah (BMD) yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN diwakili Direktur Penetapan Tanah Instansi Pemerintah Sri Pranoto.
Sertifikat itu juga langsung diterima oleh Wali Kota Bobby Nasution pada acara yang dihadiri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, unsur Forkopimda Sumut, serta pimpinan DPRD dan bupati/wali kota se-Sumut.
Sebelum penyerahan sertifikat penghargaan dan BMD, dilakukan pemberian sertifikat tanah masyarakat kepada perwakilan masyarakat kabupaten/kota di Sumut dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengatakan koordinasi ini penting agar struktur pemerintah terkoordinasi menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penyelamatan aset daerah/negara.
Dia menyebut ketika koordinasi tidak berjalan maka akan terjadi disharmonis. Hal itu mengakibatkan wajah negara dalam penyelamatan aset daerah berbeda-beda di mata rakyat.
Ghufron juga mengingatkan pentingnya komitmen dari hati untuk mengelola uang dan barang daerah. Dia menyebutkan empat faktor yang harus ada dalam pengelolaan tersebut, yakni pasti, jelas, akuntabel, dan transparan.
Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Jokowi menerima penghargaan dari KPK atas prestasi pemerintahan Kota Medan ini.
- Sidang Mediasi Agustiani Tio vs Rossa Purbo, Permintaan Dispensasi Kesehatan Belum Direspons
- KPK Geledah Rumah La Nyalla Terkait Jabatannya di KONI Jatim
- KPK Geledah Kantor KONI Jawa Timur Terkait Dana Hibah Pokmas
- KPK Panggil Komisaris Utama Sinarmas dalam Kasus Dugaan Investasi Fiktif
- 5 Berita Terpopuler: Menanti Hasil Demo Honorer, Penanganan Guru Diambil Alih Pusat, Rusak!
- Kardinal Suharyo Kunjungi Hasto di Rutan KPK, Ungkap Alasan Pastoral dan Pribadi