Bodoh, Bila Pemerintah Tanggung Utang PT Inalum
Kamis, 03 Juli 2008 – 18:01 WIB
JAKARTA - Pemerintah harus cermat membuat perhitungan sebelum memutus kontrak dengan Jepang terkait pengelolaan PT Inalum pada 2013 mendatang. Pemerintah tidak boleh begitu saja mengambil alih perusahaan yang berada di bawah Otorita Asahan itu. Pasalnya, PT Inalum selama ini merugi dan diperkirakan punya banyak hutang. Jangan sampai hutang itu ikut dilimpahkan ke pemerintah RI. Sebelum 2013, PT Inalum harus membereskan persoalan keuangannya. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Batugana (F-Partai Demokrat) dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Industri Logam Indonesia (APILI) Ahmad Safiun kepada JPNN. "Kan tidak mungkin sebuah perusahaan setiap tahun merugi. Saya tahu persis kok, harga semua jenis logam tanpa terkecuali naik terus. Kalau mengaku rugi, benar nggak perusahaan itu ada? Kita jangan mau dibodohi," ucapnya meyakinkan.
Sutan Batugana mengatakan, merupakan hak penuh pemerintah RI untuk mengambil alih PT Inalum setelah kontraknya habis. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun. "Kalau PT Inalum punya utang, maka harus dibereskan oleh pihak perusahaan sebelum 2013," ujar Sutan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu mengakui, rencana pengambilalihan pengelolaan PT Inalum sudah pernah disampaikan pemerintah ke Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi. "Tapi belum detil. Saya kira pada waktunya nanti akan kita bahas secara mendalam. Toh masih lama," ujarnya.
Sementara, Ketum APILI Ahmad Safiun mengatakan, karena PT Inalum selama ini mengaku merugi, maka pemerintah RI harus minta penjelasan mengenai hal itu ke pihak perusahaan. Perlu dibicarakan pula, kalau masih menumpuk hutang, bagaimana mekanisme serah terima pada 2013 nanti. "Harus dikaji secara mendalam, apa untung ruginya bila diserahkan ke pemerintah. Kita mesti pinter, jangan sampai serah terima itu nantinya menjadi serah terima setumpuk hutang. Bodoh bila pemerintah mau menanggung hutang itu," ujarnya.
Mulai sekarang, masih kata Ahmad, pemerintah harus mulai mengingatkan PT Inalum untuk membereskan masalah keuangannya. Kalau memang punya hutang, sebelum 2013 semua hutang harus sudah dilunasi. Dia yakin PT Inalum mampu melakukan hal itu. Ahmad juga punya keyakinan bahwa sebenarnya perusahaan tersebut memiliki keuntungan.
Baca Juga:
Sementara itu, Dirjen Industri Logam Departemen Perindustrian Ansari Bukhari belum bisa dimintai keterangan mengenai masalah ini. Menurut informasi yang diterima koran ini, seharian kemarin Ansari sibuk dengan agenda rapat.
JAKARTA - Pemerintah harus cermat membuat perhitungan sebelum memutus kontrak dengan Jepang terkait pengelolaan PT Inalum pada 2013 mendatang. Pemerintah
BERITA TERKAIT
- Digikomfest 2024 Dorong Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah
- Kapolres Banyuasin Membagikan Makanan Bergizi Gratis untuk Siswa SDN 13 Air Kumbang
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Tanah Longsor di Padang Lawas, 4 Orang Meninggal Dunia
- Irjen Andi Rian Kerahkan 1.471 Personel Kawal Pemungutan Suara Pilkada 2024 di Sumsel
- Ditresnarkoba Polda Sumsel Memusnahkan Sabu-Sabu 2.689,06 Gram dan 657 Butir Ekstasi