Boediono Bantah Menangis di Rapat BI
Selasa, 12 Januari 2010 – 15:41 WIB

Foto : AFP
JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono membantah pernah menangis pada rapat Dewan Gubernur BI pada 13 November 2008 karena terpaksa merubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang rasio kecukupan modal (CAR) sebuah bank. Boediono yang kini menjadi wakil presiden itu justru mengaku bahwa dirinya biasa meneteskan air mata saat mendengar Lagu Indonesia Raya. Lebih lanjut guru besar ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada itu menegaskan, suasana rapat Dewan Gubernur BI itu juga berlangsung kondusif dan terbebas dari intervensi pihak manapun. “Semua sepakat bulat,” tegasnya.
Bantahan Boediono itu disampaikannya pada rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket kasus Bank Century di DPR, Selasa (12/1). Bantahan itu untuk menjawab pertanyaan anggota Pansus dari Fraksi PPP, M Romahurmuzy, tentang pernyataan mantan Direktur Pengawasan BI Zainal Abidin bahwa Boediono dan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Gultom sampai menangis karena terpaksa merubah PBI sehingga Bank Century mendapat Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).
Baca Juga:
“Tidak ada Pak. Tidak ada yang menagis karena suasanyanya saat itu baik-baik saja,” kata Boediono di hadapan rapat pansus yang dipimpin Ketuanya, Idrus Marham tersebut.
Baca Juga:
JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono membantah pernah menangis pada rapat Dewan Gubernur BI pada 13 November 2008 karena terpaksa
BERITA TERKAIT
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar