Boediono Bisa Terseret

Semua keputusan strategis BI selalu dirumuskan oleh dewan gubernur BI. ’’Saya tetap berpandangan bahwa semua anggota dewan gubernur BI saat itu harus bertanggungjawab,’’ ujar Bambang.

Pemberian FPJP kepada Bank Century, menurut Bambang, dibahas dalam rapat Dewan Gubernur yang dipimpin Gubernur BI. Pemberian FPJP yang diawali perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) jelas merupakan keputusan kolektif kolegial.

’’Pemeriksaan dan penahanan Budi Mulya menurut saya hanyalah pembuka jalan bagi KPK untuk meminta pertanggungjawaban dari Gubernur BI dan anggota Dewan Gubernur lainnya,’’ kata politikus Partai Golongan Karya itu.

Bambang menambahkan, pimpinan KPK pernah menyatakan bahwa semua anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Boediono, bisa dimintai pertanggungjawabna atas kebijakan FPJP. Karena itu, komitmen tersebut harus menjadi langkah KPK untuk menuntaskan kasus Bank Century. ’’Beri kesempatan kepada KPK untuk memeriksa semua anggota Dewan Gubernur BI saat itu,’’ tandasnya.

Inisiator hak angket Bank Century Mukhamad Misbakhun menyatakan hal yang sama. Dia menilai, penetapan Budi bukan hanya karena uang pinjaman dari Robert Tantular, namun juga ada implikasi guliran. ’’Ini akan membesar ke arah Dewan Gubernur dan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, red),’’ kata Misbakhun.

Tanggung jawab yang bersifat kolektif saat pemberian FPJP ketika itu ada pada Gubernur BI Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden, dan Miranda S Goeltom yang dulu menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior.  

’’Dengan ditetapkannya Budi Mulya, maka dengan melihat sifat kolektif kolegalial tersebut, maka peluang Miranda S. Gultom untuk ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh KPK menjadi terbuka, sebelum arah penetapan tersangka tersebut menuju Boediono,’’ ujar mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Posisi KSSK yang sempat ikut dalam pembahasan bailout Bank Century, juga tidak bisa dilepaskan. Misbakhun menilai, penetapan Budi juga akan mengarah kepada Ketua KSSK Sri Mulyani dan Sekretaris KSSK Raden Pardede. Dalam waktu sebelum penahanan Budi, penyidik KPK pernah terbang ke Washington demi meminta keterangan Sri Mulyani yang juga mantan Menteri Keuangan itu.