Boediono dan Sri Mulyani Diminta Non-aktif

JAKARTA - Ekonom Dradjad Hari Wibowo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menon-aktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada saat berlangsungnya investigasi yang dilakukan panitia angket kasus bailout Bank Century. "Penonaktifan ini bertujuan untuk menghargai proses investigasi yang nanti berjalan, sekaligus menjaga hubungan antar-lembaga pemerintahan," kata Dradjat, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11).

Namun sebaliknya, pernyataan non-aktif tersebut dinilai oleh Ketua DPR Marzuki Alie sebagai permintaan yang gegabah dan terlalu terburu-buru. "Persoalan non-aktif, kita harus lihat dulu prosesnya. Jangan asal grasak-grusuk,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Marzuki pun meminta agar masyarakat tetap mengikuti sistem dan tatanan yang ada, sehingga semua pihak bekerja berdasarkan rasionalitas dan tidak melanggar UU. Selain itu katanya, tindakan gegabah dikhawatirkan justru bisa salah sasaran. "Saya tidak mau bicara aktif dan non-aktif. Kita serahkan saja kepada proses hukum. Kalau nanti ada keterlibatan, UU mewajibkan non-aktif, ya, kita ikuti. Jangan karena opini, lalu hukum dilanggar," tegasnya.

Sementara itu, salah seorang inisiator hak angket dari Fraksi Golkar, Jeffry Geovanni, mengungkapkan bahwa untuk menelusuri ke mana saja aliran dana Bank Century meluncur, DPR bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, katanya, DPR meminta kesediaan Presiden SBY untuk mengeluarkan Perppu.