Boediono Kritik JK, Minta Pejabat Tidak Berbisnis

“Jadi harus diatur pemisahan yang tegas antara negara dan swasta,” ujar akademisi asal Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini.

Meski menolak dianggap berkampanye, namun gagasan yang disampaikan Boediono ini jelas menyinggung kandidat capres maupun cawapres lain yang notabene memiliki bisnis sebagai basis usaha mereka. Dalam hal ini capres Partai Golkar JK dan cawapres PDI Perjuangan Prabowo Subianto tentu yang paling terkena. Bagaimanapun publik luas sudah mengetahui jika kedua tokoh ini memiliki basis usaha cukup besar di banyak tempat di tanah air.    

Dalam kaitan ini, Boediono sependapat bahwa siapapun terdakwa koruptor harus dihukum berat. Bahkan kalau diperlukan, bisa saja mereka dijerat dengan dihukum mati.

       

"Setuju koruptor dihukum berat. Salah satun platform pemerintah kita itu adalah pemerintah bersih. Jadi jelas koruptor harus kita berantas," tuturnya.