Boediono Tokoh di Balik Kasus Kucuran BLBI

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD), Ir H Nizar Dahlan, mengingatkan agar incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat kembali mempertimbangkan keputusannya mengambil Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai cawapres SBY dalam Pilpres 2009 mendatang. Saran agar SBY dan PD kembali mempertimbangkan keputusan tersebut mengingat reputasi dan track record Boediono sebagai ekonom tak sebaik yang selama ini disebut-sebut.

"Ingat kasus pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 400 triliun, masing-masing Rp 144,8 triliun untuk bank swasta dan Rp 267 triliun untuk bank pemerintah, yang bermuara pada kesengsaraan rakyat Indonesia," kata Nizar Dahlan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/5).

Berpindah tangannya uang rakyat kepada segelintir pengusaha bank tersebut, kata Nizar Dahlan pula, bisa terjadi justru ketika Boediono menjadi Direktur BI urusan analisa kredit dari tahun 1997 hingga 1998. "Ketika BLBI itu menjadi masalah, bahkan dikemplang oleh para koruptor, ternyata Boediono lepas tanggung jawab," tambahnya.

Lalu pada tahun 1998, ketika Boediono menjadi Kepala Bapenas di era Habibie, cawapres pilihan SBY itu, lanjut Nizar Dahlan, juga mengucurkan dana rekap perbankan sebesar Rp 600 triliun. Nyatanya, semua tidak bisa dikembalikan.