'Bohong jika Disebut Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya'

jpnn.com - PALANGKA RAYA - Gelombang penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus bergulir. Sabtu (22/11) pagi, sekitar 50 orang mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan Presiden RI Joko Widodo tersebut.

"Aksi penolakan ini sebagai bentuk kewajiban kami sebagai umat Islam untuk mengingatkan pemerintah dan memberitahukan kepada rakyat jangan mau dibohongi," kata juru bicara aksi, Friduan kepada Radar Palangka.

Mahasiswa tersebut merupakan gabungan dari Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK). Itu terdiri lagi dari Forkisma, IMIP, FUSI FKIP Unpar dan IMMT.

Friduan mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah membohongi dan mengkhianati rakyat melalui kebijakannya menaikkan harga BBM. Pasalnya, saat kampanye, Jokowi – JK menyebutkan, banyak cara yang bisa dilakukan agar tidak menaikkan harga BBM.

Menurutnya, dengan menaikkan harga BBM, pemerintah dinilai mendapat pesanan dari negara lain. Selain itu, mereka menduga hampir 80 persen sumber daya alam (SDA) Indonesia dikelola asing. "Kewajiban pemerintah mengelola SDA, bukan oleh asing. Orang asing hanya sebagai pekerja, bukan pengelola," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BKLDK Kalteng Candra Gupta mengungkapkan, alasan kenaikan harga BBM karena beban subsidi yang membuat APBN jebol tidak beralasan. Dalam RAPBN-P 2014, pengeluaran mencantumkan subsidi BBM dan gas sebesar Rp 284,99 triliun, pemasukan dari migas yang terdiri dari pendapatan penjualan dan pajak migas sebesar Rp 276,52 triliun.

Kemudian, defisit APBN-P 2014 sebesar Rp 276,52 triliun, sehingga total pemasukan dikurang total pengeluaran menjadi Rp 8,47 triliun, bukan Rp 284,99 triliun. "Sementara sepanjang tahun, dalam APBN terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp 20-30 triliun, jebol dimana?" tanyanya.

Alasan lain seperti subsidi BBM tidak tepat sasaran, menurutnya, juga hanya alasan. Candra yang mengutip sensus ekonomi nasional tahun 2010 mengungkap, total jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 53,4 juta, sebanyak 82 persen di antaranya kendaraan roda dua yang kebanyakan dimiliki kelas menengah ke bawah.