Boikot Pilpres Perburuk Demokrasi

Ferry mengakui bahwa pada saat membahas UU Pilpres, asumsinya tidak mungkin terjadi hanya satu pasangan calon. Namun dari sisi politik, hal ini bisa saja terjadi, terutama jika ada semacam skenario. "(Tapi) skenario ini jangan sampai terjadi, karena ini preseden buruk dalam proses politik di negeri ini," ujarnya.

Secara terpisah, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menyayangkan adanya wacanya pemboikotan pilpres tersebut. "Apa dasarnya untuk boikot? Kalau DPT, kan sesuatu hal yang perlu diteliti lebih jauh. DPT itu kan merupakan sumber data kependudukan Pemda Tingkat I dan Tingkat II. Dan persoalan itu tidak bisa disalahkan pada pusat," tegasnya.

Akbar berpendapat, tidak ada relevansi antara rencana boikot dengan permasalahan DPT. "Jika parpol-parpol menemukan indikasi kuat ada kecurangan pada pemilu legislatif, harus diproses melalui hukum dengan cara mengajukan ke pengadilan atau badan pengawas," sarannya.Dia berharap para tokoh politik bisa menciptakan iklim positif pada pilpres, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Sementara, pihak KPU harus bekerja keras agar kesemrawutan DPT tidak terulang lagi di pilpres nanti. "KPU harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki DPT," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, beserta 23 parpol lain yang tergabung dalam Kelompok Teuku Umar, memang mengancam akan memboikot pelaksanaan Pilpres 2009, jika gugatan kelompok ini tidak direspon oleh penanggung jawab pileg. (fas/JPNN)