JPNN.com 
Bola Panas e-KTP dan Tameng Oposisi Ala PDIP
Oleh Zaenal A Budiyono*
Data menunjukkan para tersangka korupsi dari DPR di setiap periode ternyata tersebar di fraksi pendukung pemerintahan ataupun oposan. Merujuk data Transparansi Internasional, dari DPR periode 2004-2014 terdapat 17 legislator PDIP yang berurusan dengan KPK.
Selanjutnya ada Golkar dengan 19 anggota, Partai Demokrat (4 anggota), serta PAN dan PPP masing-masing 3 anggota. Sedangkan PKB, PBR dan PKS masing-masing satu anggota yang menjadi tersangka.
Pada periode tersebut, PDIP sebagai oposisi. Kesimpulannya, fraksi pendukung pemerintahan ataupun oposan di DPR memiliki potensi sama untuk korupsi. Hal ini karena DPR memiliki hak bujet atau menyusun anggaran, tanpa membedakan fraksi pendukung pemerintahan ataupun oposan.(***)
*Penulis adalah direktur eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Asia/dosen di FISIP Universitas Al Azhar Indonesia
PDI Perjuangan berupaya menjauhkan diri dari persoalan e-KTP. Jurusnya adalah menempatkan diri sebagai oposisi bagi pemerintahan Presiden SBY.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Deddy PDIP: Saya Tersinggung, Pak Prabowo Diperlakukan Seperti Itu di Solo
- Soal Penurunan Paket Bergambar Paslon, Ronny PDIP Minta Bawaslu Bergerak
- Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya
- Hasto PDIP: Bu Megawati Mencoblos di Kebagusan bareng Keluarga
- Ibas: Di Tangan Gurulah Masa Depan Bangsa Akan Dibentuk
- Pengamat Heran PDIP Protes Mega Ada di Stiker 'Mau Dipimpin Siapa?'
