Bond Kecam Aksi Pemukulan terhadap Demonstran saat Tuntut Jokowi Mundur
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Barisan Oposisi Nasional untuk Indonesia (Bond) Ali Mahsun mengecam aksi pemukulan yang dilakukan oknum aparat, terhadap salah seorang pengunjuk rasa yang menggelar aksi menuntut Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mundur dari jabatannya, di depan Istana Negara, Jumat (11/9) kemarin.
"Bond untuk Indonesia mengecam keras pemukulan oknum polisi terhadap Benny Pamula, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang juga merupakan sekjen Bond untuk Indonesia. Mendesak oknum polisi pelaku pemukulan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujar Ali, Sabtu (12/9).
Menurut Ali, apapun alasannya pemukulan tidak boleh terjadi. Karena melanggar undang-undang. Selain itu tindak kekerasan juga dinilai merampas hak konstitusional warga negara yang dilindungi Pancasila dan UUD 1945.
"Kami mendesak Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti segera tindak tegas oknum polisi yang lakukan pemukulan dan mengumunkannya ke masyarakat secara luas," ujar Ali.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) ini, aksi unjukrasa di depan Istana Jumat kemarin, digelar sejumlah massa dari berbagai elemen mahasiswa, pemuda, buruh dan PKL.
Aksi digelar menuntut Presiden dan Wapres mundur, karena dinilai gagal mengelola bangsa dan negara. Akibatnya kondisi bangsa saat ini makin terpuruk. Aksi juga diciderai tindakan pemukulan yang dilakukan oknum polisi, sehingga mengakibatkan kericuhan. (gir/jpnn)
JAKARTA - Presiden Barisan Oposisi Nasional untuk Indonesia (Bond) Ali Mahsun mengecam aksi pemukulan yang dilakukan oknum aparat, terhadap salah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan