Bongkar 15 Kasus Mafia Tanah, Polda Metro Jaya Dilarang Merasa Puas

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya berhasil membongkar 15 perkara mafia tanah sejak Januari hingga April, dan memproses 42 tersangka.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan, capaian tersebut merupakan sebuah prestasi yang gemilang.
Karena itulah kemudian Lemkapi menganugerahi penghargaan 'Presisi Award' kepada Divisi Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Penghargaan diserahkan oleh Edi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Kamis (29/4) petang.
"Kami datang untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya dan jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas dedikasi dan loyalitasnya dalam melindungi harta benda masyrakat," ujar Edi dalam keterangannya yang diterima Jumat (30/4).
Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, Polda Metro Jaya sangat aktif melakukan penegakan hukum terhadap pelaku mafia tanah yang sangat merugikan dan meresahksn masyarakat selama ini.
"Jangan puas dengan apa yang sudah dilakukan. Teruslah bekerja melindungi masyarakat dan harta bendanya dari penjahat," ucapnya.
Pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara, Jakarta ini meyakini, dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik kepada mssyrakat, maka polisi yang presisi akan terwujud, sebagaimana program Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Polda Metro Jaya diminta tidak cepat berpuas diri, setelah berhasil membongkar 15 perkara mafia tanah selama empat bulan terakhir.
- AKBP Bintoro Juga Terlibat Kasus Penggelapan
- Resmob Polda Metro Jaya Tangkap 4 Begal di Bogor
- Polisi Bongoar Kasus Pengoplosan Elpiji di Bekasi & Jakarta, 5 Dokter Ditangkap
- Kerja Sama Polri-PBNU Dinilai Efektif Kurangi Kekerasan di Pesantren
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut
- Mendesak Audit Sistem Informasi dan Rotasi Pejabat ATR/BPN Kanwil Jawa Barat