Bongkar Cincai-cincai Izin Rute Maskapai, YLKI Gugat AirAsia

jpnn.com - JAKARTA - Dugaan adanya cincai-cincai yang pengurusan izin rute penerbangan maskapai semakin menguat.
Untuk membuka pintu masuk membongkar dugaan patgulitan itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajukan gugatan ke maskapai AirAsia, menyusul tragedi QZ8501 yang terbang dari Surabaya ke Singapura pada Minggu, 28 Desember 2014.
Pasalnya, terungkap AirAsia tak mengantongi izin penerbangan Surabaya-Singapura untuk hari Minggu.
"YLKI Jatim mengajukan gugatan ke AirAsia. Silakan hubungi Pak Said Sutomo, ketua kami di sana," ujar Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI, kepada JPNN kemarin (8/1).
Apakah gugatan yang sama juga akan dilakukan untuk maskapai lain, seperti Citilink, yang ternyata punya masalah izin jadwal terbang antara lain Jakarta-Medan dan Medan-Palembang?
Tulus menjawab, saat ini AirAsia dulu. "Karena yang masih panas AirAsia. Nanti lewat gugatan itu bisa diketahui ada tidaknya patgulitan, permainan uang, dalam pengurusan izin semua maskapai yang ada," kilahnya.
Dia menilai, aroma cincai-cincai itu memang cukup tajam. "Penuh aroma korupsi. Ini yang harus segera diinvestigasi. Kementerian Perhubungan juga secepatnya memberikan sanksi tegas ke maskapai, tapi di sisi lain juga segera melakukan reformasi di internalnya sendiri terkait prosedur pemberian izin," kata dia.
Menurutnya, pernyataan tegas Menhub Ignasius Jonan bahwa AirAsia salah karena melanggar jadwal penerbangan yang sudah ditetapkan, namun nyatanya maskapai itu bisa terbang, semakin mengindikasikan kuatnya patgulipat yang melibatkan oknum di instansi terkait.
JAKARTA - Dugaan adanya cincai-cincai yang pengurusan izin rute penerbangan maskapai semakin menguat. Untuk membuka pintu masuk membongkar dugaan
- Dua Petani di Sukabumi Tersambar Petir, Begini Kondisinya
- Lokataru Sebut Putusan MK Menunjukkan Mendes Yandri Lakukan Intervensi Politik
- Dukung Larangan SOTR di Jakarta Utara, Sahroni: 90 Persen Berakhir Tawuran
- ASN PPPK Silakan Cek Leger Gaji, Alhamdulillah Gratis
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar
- Hengky Pribadi Mangkir di Sidang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam