Bongkar Kasus Akil, KPK Periksa Lagi Staf Panitera MK

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Staf Panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Kasianur Sidauruk. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di MK dengan tersangka mantan Ketua MK, Akil Mochtar.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (7/1).
Kasianur sudah memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 08.55 WIB. Ia hanya menyatakan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. "Sebagai saksi," kata Kasianur.
Sebelumnya, Kasianur mengaku diperintah Akil untuk menyurati Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Isi surat itu meminta Mndagri menunda pelantikan Bupati Banyuasin terpilih, Yan Anton Ferdian.
"Itu saya diperintah pimpinan," kata Kasianur di KPK, Jakarta, Selasa (10/12).
Kasianur mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah surat itu diminta Akil untuk memuluskan keinginannya mendapat uang dari pihak berperkara di MK. "Saya tidak tahu soal itu," katanya.
Akil ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten di MK. Akil juga disangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penanganan sengketa pilkada. Ia pun dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Staf Panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Kasianur Sidauruk. Ia diperiksa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seleksi Bintara Polri Dibuka, Kombes Sugandi: Gratis, Tidak Dipungut Biaya
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB