Boni Hargens: Safari Politik Anies Baswedan Menodai Demokrasi Elektoral
![Boni Hargens: Safari Politik Anies Baswedan Menodai Demokrasi Elektoral](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/09/18/pendiri-lembaga-pemilih-indonesia-lpi-boni-hargens-saat-meri-dbem.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Safari politik yang dilakukan bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan (AB) telah mencederai demokrasi elektoral.
“Bawaslu harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi substantif, bukan sekadar evaluasi prosedural-administratif,” kata Boni Hargens, Analis Politik lulusan Walden University, AS dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) pada Jumat (16/12).
Menurut Boni, aturan kampanye memang berlaku bagi calon presiden yang sudah terdaftar resmi di KPU, tetapi hal itu tidak membatasi yurisdiksi dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.
“Apa yang dilakukan AB merupakan mencuri start kampanye secara gamblang dan agresif,” ujar Boni.
Boni menilai hal itu tidak hanya melanggar aturan Pemilu, tetapi juga berpotensi menciptakan pembelaham politik yang dini di tengah masyarakat.
“Kecemasan terbesar kita adalah terjadinya konflik horizontal antara pendukung AB dan yang bukan pendukung,” ujar Boni.
Selain Bawaslu, Partai Nasdem sendiri juga perlu bersikap bijaksana dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai.
Partai perlu menertibkan bakal capresnya supaya tidak melahirkan masalah bagi kepentingan umum.
Safari politik yang dilakukan bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan (AB) telah mencederai demokrasi elektoral.
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Chandra Singgung Kejahatan Terorganisasi