Boni Hargens: Safari Politik Anies Baswedan Menodai Demokrasi Elektoral
jpnn.com, JAKARTA - Safari politik yang dilakukan bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan (AB) telah mencederai demokrasi elektoral.
“Bawaslu harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi substantif, bukan sekadar evaluasi prosedural-administratif,” kata Boni Hargens, Analis Politik lulusan Walden University, AS dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) pada Jumat (16/12).
Menurut Boni, aturan kampanye memang berlaku bagi calon presiden yang sudah terdaftar resmi di KPU, tetapi hal itu tidak membatasi yurisdiksi dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.
“Apa yang dilakukan AB merupakan mencuri start kampanye secara gamblang dan agresif,” ujar Boni.
Boni menilai hal itu tidak hanya melanggar aturan Pemilu, tetapi juga berpotensi menciptakan pembelaham politik yang dini di tengah masyarakat.
“Kecemasan terbesar kita adalah terjadinya konflik horizontal antara pendukung AB dan yang bukan pendukung,” ujar Boni.
Selain Bawaslu, Partai Nasdem sendiri juga perlu bersikap bijaksana dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai.
Partai perlu menertibkan bakal capresnya supaya tidak melahirkan masalah bagi kepentingan umum.
Safari politik yang dilakukan bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan (AB) telah mencederai demokrasi elektoral.
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Pemilih Dijatuhi Sanksi Jika tak Memilih? Pakar Bilang Begini
- Demokrasi Digital Tunjuk Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira Jadi Advisor
- Pilkada Kampar 2024: Yuyun-Edwin Menggugat ke MK