Boni Hargens Tolak Berdamai dengan Ruhut

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Univeritas Indonesia, Boni Hargens merampungkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (17/12) siang, terkait laporannya terhadap Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Usai diperiksa, Boni menegaskan bahwa dirinya tidak akan berdamai dengan Ruhut.
"Apa yang mau didamaikan?" kata Boni kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (17/12).
Boni mengaku laporan ini supaya tidak ada lagi perbuatan rasis terhadap orang lain. Sebab, Boni menegaskan, setiap orang berada pada jarak yang sama dalam konstitusi.
"Jangan sampai dia merasa kelas dua atau kelas tiga karena kulit putih atau lain," kata Boni.
Boni menerangkan bahwa kasus ini tetap akan diproses, baik di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Kehormatan DPR, maupun kepolisian.
Menurut Boni, masalah ini bukan persoalan pribadi antara dirinya dengan Ruhut. Sebab, kata Boni, dirinya tidak ada dendam terhadap Ruhut. "Tidak ada pencabutan. Ini bukan persoalan saya dengan Ruhut. Tapi ini persoalan bangsa," kata Boni.
Boni berharap agar Ruhut meminta maaf kepada rakyat Indonesia secara resmi di media massa. "Setelah itu baru kita diskusikan untuk cabut laporan," jelas Boni.
Dion Pongkor, Kuasa Hukum Boni menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi Polda karena segera menanggapi laporan dan bekerja secara profesional.
JAKARTA - Pengamat politik Univeritas Indonesia, Boni Hargens merampungkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (17/12) siang, terkait laporannya
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD