Boni: Tidak Setor ke Partai, Menteri Direshuffle

JAKARTA – Anggota Komite Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Boni Hargens mengungkapkan ada Ketua Komisi DPR dan Menteri yang wajib setor uang ke Partai Politik.

“Ada salah satu Ketua Komisi pernah diminta oleh Nazarudin waktu itu menjabat Bendahara Partai, sebesar Rp500 juta perminggu. Nazarudin juga diperintah oleh yang lebih tinggi di partai, bukan Ketua Umum,” kata Boni Hargens, saat diskusi di Press Room DPR RI, Rabu (21/9).

“Komisinya basah juga. Kalau tidak setor, bakal diganti,” lanjut Boni, yang juga Pengamat politik dari Universitas Indonesia itu.

Tak hanya anggota DPR, Boni menegaskan, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, juga ada yang wajib setor ke partai politik. Boni tidak menyebut siapa menteri, apa partainya, dan melalui siapa yang meminta.