Bos-bos Katering Lobi Politisi Jelang Musim Haji
jpnn.com - JAKARTA - Para pengusaha katering warga negara Arab Saudi selalu datang ke Indonesia setiap jelang musim haji. Mereka menggalang lobi agar mendapat proyek katering untuk jamaah haji Indonesia.
"Mereka melobi para politisi yang punya akses ke kemenag, setiap tahun menjelang musim haji. Lomba menawarkan success fee alias komisi dengan angka lebih tinggi, menjadi bagian proses lobi," ujar Sekretaris Jenderal Alumni Gerakan Pemuda Ka'bah, Taryono Asa, kepada JPNN di Jakarta, kemarin (25/5).
Hanya saja, pria yang pernah duduk di DPP PPP namun hengkang saat PPP dipimpin Suryadharma Ali itu enggan menyebut nama-nama politisi yang menjalin "kemitraan" dengan para pengusaha asal Arab Saudi yang bergerak di usaha katering haji.
"Saya tak mau menyebut nama karena memang masalah seperti ini sulit dibuktikan, kecuali oleh aparat penegak hukum," terang Taryono.
Pernyataan Taryono terkait dengan kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2013-2013, dengan tersangka SDA, pejabat kemenag, dan anggota DPR yang oleh KPK belum diumumkan nama-namanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, menyebutkan, dalam kasus ini, antara lain terdapat penyelewengan di urusan katering, pemondokan, transportasi, yakni mark up.
Taryono Asa, yang sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji itu, menceritakan, dana katering memang cukup besar dan gampang dimanipulasi. Hitung-hitungan kasar, untuk jatah katering makan 3 kali sehari, sebesar 30 riyal Arab. Dengan jumlah rata-rata jamaah haji Indonesia sebanyak 200 ribu setiap tahun, maka sehari perlu 6 juta riyal.
Jika jamaah haji di Arab Saudi selama 40 hari, maka total dana catering 240 juta riyal. Dengan kurs 1 riyal setara Rp3.500, maka total data katering setiap musim haji Rp940 miliar.
JAKARTA - Para pengusaha katering warga negara Arab Saudi selalu datang ke Indonesia setiap jelang musim haji. Mereka menggalang lobi agar mendapat
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Berita Duka, Ibu Sainah Binti Marzuki Meninggal Dunia