BOS Langsung ke Daerah, Makin Dikorupsi
Senin, 16 Agustus 2010 – 20:53 WIB
JAKARTA -- Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan meyakini jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung disalurkan ke daerah melalui Pemerintah Daerah, maka akan semakin berpotensi terjadi penyimpangan. Ade mengakui, hingga saat ini pihaknya kerap kali menerima pengaduan yang menerangkan bahwa banyaknya sekolah yang diperas oleh kecamatan. Bahkan, terang Ade, jika sekolah menolak maka pemda akan mempersulit urusan birokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan terkait pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menerangkan, pemerintah akan mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,8 triliun, akan langsung ditrasfer ke daerah.
Baca Juga:
“Jika hal itu benar terjadi, maka penyimpangan dana terparah adalah korupsi pendidikan. Saya yakin sekali mereka (Pemda) senang sekali karena dana BOS akan disalurkan ke mereka,” terang Ade kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/8).
Baca Juga:
JAKARTA -- Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan meyakini jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
BERITA TERKAIT
- Santri Disabilitas di Bandung Terima Beasiswa Pendidikan Khusus
- Kuliah Tamu di BINUS University, Dosen FISIP UPNVJ Bicara soal Netnografi
- Siap-siap! Sumbangsih Cup 2025 Segera Digelar, Dijamin Seru dan Meriah
- Unika Atma Jaya Resmikan School of Bioscience, Technology, and Innovation
- Sandang Gelar LL.M dari Kampus Top, Fidela Gracia: Terima Kasih President University
- Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan, BSI Maslahat Gandeng Ganesha Operation