Bos Selalu Terpojok

Walaupun punya hak prerogative, tidaklah strategis jika presiden serta merta mengganti menteri yang tidak menjalankan instruksinya.  Sebentar-sebentar bongkar-pasang cabinet,   lalu apa bedanya cabinet presidensial dengan cabinet parlementer pada 1950-an yang terkenal dengan “cabinet jatuh-bangun” dan malah ada yang berusia seumur jagung.

Jika SBY melakukan itu dipastikan akan menuai resistensi. Dan, muncullah pergolakan politik tiada henti. Lalu, kapan bekerja untuk rakyat?

Presiden pun tak berhak memecat Gubernur-Bupati-Walikota yang tak melaksanakan intruksinya, karena Kepala Daerah itu dipilih melalui Pemilu yang demokratis.

Tetapi mengapa hingga kini DPR belum memangil para menteri dan kepala daerah yang mengabaikan instruksi presiden itu? Apakah karena sejumlah menteri dan kepala daerah itu adalah kader partai politik? Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempeskan?