Bos Selalu Terpojok

Bos Selalu Terpojok
Bos Selalu Terpojok

Kembali ke pokok soal, sesungguhnya  banyak pihak yang bertanggung-jawab di Negara ini. Selain presiden,  juga para menteri, kepala daerah dan DPR-DPRD, yang juga meraih berbagai kenikmatan dari Negara. 

Tidak adil hanya menuntut presiden. Sekiranya presiden harus mundur dari jabatannya, saya  kira para menteri, kepala daerah dan anggota DPR yang tak becus harus ikut mundur. Tanggung renteng, kata orang hukum.

Mengkritik hanya presiden habis-habisan, seperti fenomena belakangan ini, bisa mengaburkan esensi persoalan. Misalnya, bagaimana kesalahan itu terjadi, siapa yang bertangung-jawab dan bagaimana mencarikan jalan keluarnya. Mengabaikan aspek itu maka kritik menjadi sangat politis, dan tak menyelesaikan masalah.

Memang akan menjadi headline suratkabar, seru dan menarik perhatian public, tetapi kemudian berlalu tanpa penyelesaian masalah. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah penyelesaian masalah yang dikritik itu, dan bukan sekedar menyaksikan “selebritas politik” yang geger dan ramai.

PASAL satu berbunyi, “bos tak pernah salah.” Pasal dua: “jika bos salah ingat pasal satu.” The king can do no wrong. Begitulah,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News