BOS Telat Cair, Sekolah Bersepakat Pungli
jpnn.com, TERNATE - Kekhawatiran akan munculnya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah akibat keterlambatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) mulai terbukti. Salah satu sekolah di Ternate mengaku terpaksa memungut biaya dari orang tua siswa lantaran kesulitan dana operasional menjelang pelaksanaan ujian. Tak tanggung-tanggung, pungli itu mencapai Rp 300 ribu per siswa.
Kasus ini setidaknya terjadi di SMA Negeri 6 Kota Ternate dan sudah sampai juga di telinga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara (Malut).
Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 6 Kota Ternate Duisal Sudirman saat dikonfirmasi kemarin (17/3), mengaku pungutan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama pihak sekolah dengan orang tua murid.
“Kesepakatan bersama ini diambil karena pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan ujian. Sebab BOS sampai saat ini belum cair. Bahkan belum ada kepastian pencairannya,” kata Dusial.
Dia menjelaskan, pihak sekolah dan orang tua murid melalui Komite Sekolah menyepakati tidak ada lagi pungutan dana untuk acara pelepasan siswa yang diadakan setiap tahun pascakelulusan siswa.
“Dana untuk acara pelepasan siswa itu dialihkan untuk mendukung pelaksanaan ujian saat ini. Jadi bukan pungutan biaya ujian,” kilahnya.
Namun Duisal mengaku baru sebatas kesepakatan dengan Komite Sekolah. “Belum ada orang tua murid yang menyetorkan ke sekolah," tepis Dusial.
Dia mengaku keterlambatan pencairan BOS saat sangat mempengaruhi operasional sekolah. Apalagi saat ini, lanjut Dusial, pihak sekolah sementara menghadapi serangkaian kegiatan yang membutuhkan biaya mulai dari simulasi, ujian sekolah, ujian sekolah berbasis nasional dan ujian nasional.
Kekhawatiran akan munculnya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah akibat keterlambatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) mulai terbukti.
- Polisi Bongkar Kasus Pungli Dana Pendidikan di Majene
- Polres OKU Gencarkan Patroli Untuk Cegah Pungli di Jalan Lintas Sumatera
- Teman Satu Angkatan Aulia Risma Bantah Ada Pungutan Sebesar Rp 40 Juta
- Satgas Saber Pungli & ORI Apresiasi Layanan Keimigrasian Minim Aduan Pungutan Liar
- Heboh Oknum Pejabat BPKAD Banten Lakukan Pungli Rp 1,8 Miliar, Pj Gubernur Bereaksi
- DPP KNPI: Usut Tuntas Praktik Kotor di Pelabuhan Indonesia