BP Batam Berani Gak Ungkap Siapa Mafia Lahan di Batam?

Untuk mencegah agar persoalan ini agar jangan sampai berlarut-larut, Jadi telah menulis surat ke Darmin yang menceritakan tentang persoalan di Batam.

"Dan kami juga dijadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II dan Komisi VI DPR RI sesegera mungkin," ungkapnya.

Di tempat yang berbeda, Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulana mengungkapkan bahwa BP Batam itu bukan polisi atau jaksa. "Silahkan saja dilaporkan kepada yang berwenang apabila ada yang bersalah terkait lahan," katanya.

Apalagi jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan curang dari para oknum BP Batam terdahulu ataupun dari pihak-pihak luar yang dianggap mafia lahan.

"Hal tersebut jangan menjadi alasan karena pada dasarnya BP Batam itu berperan menjaga dan mengembangkan stabilitas usaha dan perizinan di Batam," jelasnya.

BP Batam harus memikirkan dunia usaha berbasis investasi. Jika hanya mengurus persoalan lahan, maka sudah bisa dianggap tidak pada tempatnya."Kasihan dunia usaha jika begitu terus. Jangan bobok pak Kepala BP Batam," pungkasnya.(leo)